LOGIN
FOTO KEPALA SKPD

HARIYANTO S.E.
NIP. 196004141981031008

LINK TERKAIT
DEKLRASI RUKUN AGAWE SANTOSO; Apa dan Bagaimana?

13 Januari 2016 - 10:25:48 WIB

DEKLARASI RUKUN AGAWE SANTOSO

(sebuah hantaran ringkas)

1.LATAR BELAKANG

Secara legal formal Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (TRAMTIBUMLINMAS) dilembagakan dalam tugas pokok dan fungsi Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Seksi Ketentraman Ketertiban Umum Kecamatan, Lurah dan Seksi Ketentraman Ketertiban Umum Kelurahan. 

Pada sisi yang lain, dengan ditetapkannya TRAMTIBUMLINMAS sebagai urusan wajib daerah yang bersifat pelayanan dasar, maka didalam penyelenggaraannya harus didukung dengan pola koordinasi dan tata kelola kegiatan (manajemen) yang terstruktur, terukur dan bertanggungjawab. Terstruktur dalam arti penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS sebagai  urusan wajib daerah yang bersifat pelayanan dasar dapat dilembagakan, diorganisir dan dikelola berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing SKPD. Sementara itu, terukur dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS sebagai  urusan wajib daerah mensyaratkan adanya kesinambungan kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pencapaian target sasaran, hingga tahap monitoring dan evaluasi. Jika penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS sebagai  urusan wajib daerah dapat disusun secara tersktruktur dan terukur, maka selain lebih menjanjikan manfaat bagi pelayanan kepada masyarakat juga dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui penetapan pola koordinasi tersebut, maka diharapkan dapat dihindari atau dapat diminimalisir munculnya diskoordinasi, tumpang tindih kewenangan, bias (absurd) penanggungjawab dan pertanggungjawaban penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS. Artinya, pola koordinasi antara  Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS. Dengan munculnya diskoordinasi dan ketidakjelasan tata kelola kegiatan selain menjadi kendala juga akan berdampak luas yakni menjauhkan tujuan sebenarnya dari penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS. Bahkan dengan munculnya diskoordinasi dapat menyebabkan masalah yang harus diselesaikan menjadi terlupakan serta memunculkan ketidaksesuaian penanganan, penyelesaian, ego sektoral dan bentuk permasalahan baru. Lebih dari itu, dengan munculnya diskoordinasi dapat berpengaruh pada pergeseran perlunya melembagakan penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS kedalam tugas pokok dan fungsi SKPD menjadi sekadar presensi kelengkapan dari pembentukan aparatur daerah yang bersifat instrumental.

2.APAKAH ITU KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM?

Penafsiran tentang istilah Ketertiban umum atau public policy dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menunjukkan batas dan definisi yang tegas, sehingga dalam praktik sering memunculkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran tentang istilah Ketertiban Umum terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni penafsiran secara sempit dan penafsiran secara luas. Penafsiran sempit, arti dan lingkup ketertiban umum hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja. Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Oleh karena itu, putusan tentang sebuah peristiwa atau pihak yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pada sisi yang lain, Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja. Tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Oleh karena itu, putusan tentang sebuah peristiwa atau pihak yang melanggar/bertentangan dengan ketertiban umum selain melanggar/bertentangan ketentuan hukum positif juga melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan. Penafsiran luas inilah kemudian secara praktik tidak dapat dilaksanakan di Indonesia yang berakibat penegakan ketertiban umum tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan di masyarakat.

a. PENGERTIAN TEORITIS

Secara teoritis, pokok bahasan dalam uraian ini memuat beberapa pengertian sebagai berikut :

1).Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah.

2).Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

3).Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur

b. LANDASAN HUKUM

Secara legal formal, pokok bahasan dalam uraian ini memuat beberapa pengertian sebagai berikut :

1).Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 

4).Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan

2).Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia 

3).Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana Warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Masyarakat

c. PENYELENGGARAAN TRAMTIBUMLINMAS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

1).Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (TRAMTIBUMLINMAS) di daerah menjadi tugas dan tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja provinsi dan kabupaten/kota selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan perundangan daerah [pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja jo Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat]. Dalam lingkup kewilayahan, maka penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS juga menjadi tugas serta tanggungjawab Kecamatan dan kelurahan sebagaimana diatur dalam tugas pokok dan fungsinya. 

2).Penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS di Kota Blitar menjadi tugas dan tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar jo Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Dalam Penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar di bagi kedalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi satu kesatuan didalamnya meliputi, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Penegakan Perundangan Daerah dan Seksi Perlindungan Masyarakat

d. PENYELENGGARAAN TRAMTIBUMLINMAS PADA KECAMATAN 

1).Penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS di Kota Blitar dalam lingkup kewilayahan Kecamatan menjadi tugas serta tanggungjawab Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar jo Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata kerja Kecamatan Kota Blitar.

2).Adapun uraian Tugas Kecamatan Kota Blitar dalam Penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS secara eksplisit tanggungjawab Camat dilaksanakan oleh Seksi Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan dengan uraian tugas sebagai berikut:

a.melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Repubik Indonesia dan/ atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

b.melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

c.fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d.melaporkan pelaksanaan pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan;

e.melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang - undangan dan atau Kepolisian Republik Indonesia;

f.pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang ketentraman dan ketertiban, dan perlindungan masyarakat di lingkungan kecamatan;

g.pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

e. PENYELENGGARAAN TRAMTIBUMLINMAS PADA KELURAHAN 

1).Penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS di Kota Blitar dalam lingkup kewilayahan ditingkat Kelurahan juga menjadi tugas serta tanggungjawab Lurah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar jo Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata kerja Kelurahan Kota Blitar.

3.APAKAH MAKNA DEKLARASI RUKUN AGAWE SANTOSO?

1).Kontekstual Deklarasi Rukun Agawe Santoso

a.Pondasi Pengarusutamaan penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS sebagai urusan bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan kelurahan se –Kota Blitar secara konkrit dituangkan dalam Deklarasi Rukun Agawe Santoso.  

b.Secara Formal pondasi sebagaimana tersebut diatas merupakan jawaban terhadap beberapa kendala dilapangan dalam koridor penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS yang diatur dalam TUPOKSI Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan. Penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS adalah urusan wajib daerah yang bersifat Pelayanan Dasar, sehingga Deklarasi ini terlahir sebagai wujud tanggungjawab daerah. Dengan demikian, Deklarasi ini merupakan wujud kehendak bersama, partisipasi dan kerangka sinergitas yang strategis dengan muara terwujudnya penyelenggaraan TRAMTIBUMLINMAS sebagai urusan bersama yang bersifat fungsional dan tidak hanya sebagai urusan yang hanya bersifat struktural

c.Secara Formal juga, Deklarasi Deklarasi Rukun Agawe Santoso ditindaklanjuti dengan penerbitan payung hukum secara legal formal (peraturan) agar rumusan yang disepakati dapat terlembaga secara terstruktur, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan

d.Secara Konseptual Deklarasi Deklarasi Rukun Agawe Santoso memuat kesepahaman tentang esensi TRAMTIBUMLINMAS yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Adapun salinan deklarasi ini dituangkan dalam lampiran keputusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

e.Secara faktual Deklarasi Deklarasi Rukun Agawe Santoso Ditandatangani di Blitar, 30 Desember 2014 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kota Blitar, Camat se-Kota Blitar, Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan serta Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kelurahan Diwilayah Kecamatan Se - Kota Blitar serta disyahkan dan ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Blitar atas nama Walikota Blitar

2).Relevansi 

a.Secara Formal istilah Rukun Agawe Santoso merupakan cerminan dari Visi dan Misi Kota Blitar Tahun 2011-2015 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015

b.Secara substansial istilah Rukun Agawe Santoso merujuk pada   upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kota Blitar melalui keselarasan, keterpaduan, harmonisasi, sinkronisasi, simplifikasi, integrasi dan sinergitas dari seluruh urusan yang menjadi wewenang dan tanggungjawab daerah serta seluruh komponen pembangunan di Kota Blitar 

c.Berdasarkan uraian diatas, maka Deklarasi yang ditandatangani di Blitar, 30 Desember 2014 relevan untuk dinamai dengan Deklarasi Rukun Agawe Santoso dengan sub penamaan Pengarusutamaan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebagai urusan bersama Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan kelurahan

d.Relevansi sebagaimana dimaksud pada uraian diatas juga berkenaan dengan kronologis, sejarah dan semangat yang melatar belakangi diterbitkannya peraturan ini sekaligus implementasinya dalam koridor pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai urusan bersama Satuan Polisi Pamong Praja, kecamatan dan kelurahan di Kota Blitar

Jurnal Praja Wibawa Semester I Tahun 2016 klik disini

JAJAK PENDAPAT
Informasi apa yang Anda cari di website ini ?
Berita
Pengumuman
Unduhan File

HASIL
PENGUMUMAN
AGENDA
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 26178 kali